Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset yang lebih produktif, terukur, dan berkelanjutan.

Hal itu, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Senin (9/11/2026).

Sekretaris Daerah Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penelusuran dan pemetaan terhadap aset-aset milik daerah, khususnya aset yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Menurutnya, langkah tersebut mencakup inventarisasi aset yang belum dimanfaatkan melalui skema sewa atau kerja sama, termasuk aset yang masa perjanjian pemanfaatannya akan segera berakhir. Penelusuran juga dilakukan bersama para pengurus barang di masing-masing perangkat daerah untuk memastikan kondisi dan status pemanfaatan aset.

Dari hasil inventarisasi tersebut, pemerintah daerah telah mengidentifikasi aset yang sudah berjalan pemanfaatannya maupun aset yang masih memiliki peluang untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Fathur Rozi menyampaikan, terdapat 159 aset yang menjadi bagian dari perhatian dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sementara itu, sebanyak 53 aset telah teridentifikasi dalam pemetaan awal sebagai bagian dari langkah penelusuran potensi pemanfaatan.

Ia mencontohkan sejumlah aset pada sektor pendidikan yang telah dimanfaatkan melalui mekanisme kerja sama dan sewa, baik berupa tanah maupun bangunan. Di antaranya rumah negara golongan II, bangunan dan tanah eks fasilitas pendidikan, serta lahan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Beberapa aset tersebut telah memiliki perjanjian pemanfaatan dengan nilai penerimaan yang bervariasi, mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp10 juta, sesuai objek dan jangka waktu perjanjian.

Selain aset yang sudah dimanfaatkan, pemerintah daerah juga mengidentifikasi sejumlah aset potensial yang masih memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk penilaian atau appraisal sebagai dasar penetapan nilai pemanfaatannya.

Potensi tersebut antara lain terdapat pada aset sektor peternakan dan perikanan, seperti BGC Sumberwringin, pasar hewan, serta Rumah Potong Hewan (RPH). Aset-aset tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pola kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekda menegaskan, pemetaan dan penelusuran aset menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kekayaan daerah dapat dikelola secara optimal. Dengan demikian, aset yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan daerah tanpa mengabaikan aspek administrasi, legalitas, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam rapat tersebut, pembahasan juga menjadi ruang koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk mencermati berbagai masukan, saran, serta langkah konkret dalam penyusunan APBD 2027.

Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD Bondowoso, Staf Ahli Bupati, Asisten, para kepala perangkat daerah, para kepala bagian di lingkungan Setda, serta para camat se-Kabupaten Bondowoso.

Melalui pembahasan Raperda APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mendorong perencanaan anggaran yang cermat dan berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi aset menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat kemandirian pendapatan sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.