Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengambil langkah tegas dan strategis dalam mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Guna memastikan seluruh program intervensi berjalan efektif dan tepat sasaran, Pemkab Bondowoso menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertempat di Aula Sabha Bina Praja pada Senin (15/6/2026).

Rapat koordinasi ini memfokuskan pembahasan pada satu aspek krusial yang menjadi fondasi utama penanganan kemiskinan, yaitu akurasi dan pemutakhiran data. Pemerintah daerah menilai, tanpa data yang valid dan diperbarui secara berkala, intervensi program penanggulangan kemiskinan tidak akan pernah mencapai hasil yang optimal.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, S.E.; Sekretaris Daerah Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I.; jajaran Staf Ahli Bupati; Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda; seluruh Kepala Perangkat Daerah; serta Camat se-Kabupaten Bondowoso. Kehadiran seluruh elemen pimpinan ini menegaskan komitmen kolektif Pemkab Bondowoso untuk bergotong-royong menyelesaikan persoalan kemiskinan secara komprehensif.

Dalam pengarahannya, Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, S.E., menegaskan bahwa proses verifikasi data di tingkat bawah tidak boleh lagi dilakukan di atas meja, melainkan harus dicermati secara ketat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Validitas data, menurut Wakil Bupati, adalah kunci mutlak agar bantuan dan program pemerintah tidak salah sasaran.

Fokus utama kita saat ini adalah memastikan data yang ada benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Verifikasi ini tidak boleh berhenti di tingkat kecamatan saja, melainkan akan dicek dan diawasi langsung oleh pemerintah daerah.

Sebagai bentuk keseriusan, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Bondowoso saat ini telah menjalankan dua proyek percontohan (pilot project) pemutakhiran data yang berlokasi di Kecamatan Sukosari dan Kecamatan Curahdami. Kendati demikian, hasil dari proyek percontohan ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam untuk kemudian ditindaklanjuti secara lebih luas di kecamatan-kecamatan lainnya.

Lebih lanjut, Wabup berharap koordinasi lintas sektor yang solid ini mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso secara signifikan. Jika dalam prosesnya ditemukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan namun belum terakomodasi, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera melakukan intervensi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anggaran daerah.

Pihaknya juga tidak menampik bahwa upaya penurunan angka kemiskinan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Situasi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, turut memberikan pengaruh terhadap dinamika kesejahteraan masyarakat lokal, Oleh karena itu, di tengah tantangan ekonomi global, verifikasi yang ketat dan penanganan yang tepat menjadi semakin krusial.

Senada dengan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., mengingatkan seluruh jajaran OPD dan camat agar memahami secara utuh alur pemutakhiran data kemiskinan. Pemahaman yang seragam ini dinilai penting agar kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan tidak berakhir sia-sia.

Secara khusus, Sekda menyoroti adanya fenomena peningkatan jumlah penduduk yang tercatat pada kelompok desil satu (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah). Menurutnya, lonjakan angka pada desil satu ini perlu dicermati secara menyeluruh karena terindikasi tidak sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah saat ini.

Kita harus melakukan pengecekan mendalam terhadap alur data dan memperkuat ground checking (pemeriksaan langsung di lapangan). Jangan sampai upaya pemutakhiran data yang sudah menghabiskan banyak waktu, energi, dan pikiran, justru menghasilkan data kemiskinan yang bertambah begitu saja tanpa ada penjelasan yang rasional dan jelas.

Sekda kemudian memaparkan bahwa penentuan status kemiskinan seorang warga didasarkan pada sejumlah variabel ketat yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data tersebut merupakan integrasi dari berbagai kanal, mulai dari input data oleh operator desa, aplikasi Cek Bansos, laporan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga hasil ground checking yang kemudian diproses lebih lanjut oleh Kementerian Sosial dan BPS.

Melihat kompleksitas tersebut, Sekda menilai lonjakan pada desil satu di Bondowoso memerlukan evaluasi dan penjelasan ilmiah yang mendalam. Hal ini dikarenakan jumlah total penduduk Bondowoso tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, di samping indikator pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat di lapangan yang relatif stabil.

Persoalan kemiskinan ini wajib kita lihat secara komprehensif. Tidak cukup bagi kita hanya melihat fluktuasi angka pada desil satu secara sepihak. Kita juga harus memperhatikan indikator ekonomi makro lainnya agar kebijakan dan intervensi yang diambil Pemkab Bondowoso benar-benar tepat, efektif, dan menyentuh akar rumput.

Melalui rapat koordinasi TKPK ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyepakati langkah tindak lanjut berupa sinkronisasi data menyeluruh yang melibatkan sinergi dari tingkat desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah terkait demi terwujudnya Bondowoso yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem.