Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso terus berkomitmen memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di era digital. Langkah strategis ini diwujudkan tidak hanya melalui penyediaan infrastruktur teknologi, melainkan juga dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara inklusif.
Sebagai bagian dari upaya nyata tersebut, Diskominfo Kabupaten Bondowoso menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema "E-Government untuk Keterbukaan Informasi melalui Pendekatan Sosio-Teknologi". Kegiatan ini dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk memetakan tantangan sekaligus merumuskan strategi jitu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsive, di Ruang Sabha Bina Praja, Sekretariat Pemkab Bondowoso, jum’at, (17/07/2026). 
FGD ini melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) hingga para perwakilan operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Maesan, Kecamatan Curahdami.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bondowoso, Dwi Wahyudi, menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya bertumpu pada kecanggihan teknologi. Lebih dari itu, aspek budaya dan kesiapan masyarakat dalam menyerap informasi menjadi variabel yang sama pentingnya.
Keterbukaan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi informasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana budaya masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh pemerintah.
Pihaknya menjelaskan bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, terdapat tiga komponen utama yang wajib berjalan beriringan secara harmonis, Keterbukaan Informasi yang merupakan Kesediaan pemerintah untuk menyajikan data secara transparan. Budaya Masyarakat yang mempengaruhi tingkat literasi dan keaktifan masyarakat dalam mengonsumsi serta memvalidasi informasi. Dan Teknologi Informasi sebagai Infrastruktur dan platform digital yang andal sebagai jembatan penghubung.
Sebagai langkah konkret di lapangan, Diskominfo Bondowoso secara konsisten melakukan pembinaan berkelanjutan. Mulai dari pembentukan dan pemberdayaan KIM di tingkat desa, pembinaan operator di tingkat kecamatan, hingga penguatan kapasitas SDM pengelola PPID agar mampu menyajikan dokumentasi informasi publik secara cepat, tepat, dan aman.
Selain fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Diskominfo Kabupaten Bondowoso juga terus berinovasi dalam mengembangkan ekosistem digital terintegrasi. Platform-platform ini dihadirkan untuk mempermudah aksesibilitas data bagi seluruh lapisan masyarakat.
Beberapa platform digital yang kini menjadi pilar pelayanan informasi di Bondowoso antara lain Aplikasi Bondowoso Berkah sebagai aplikasi pusat informasi yang memuat data publik bersifat umum, edukatif, informatif, dan dapat diakses oleh siapa saja secara terbuka. Aplikasi Kanda yakni platform interaktif yang mendukung komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Aplikasi SPAN-LAPOR atau Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi, memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun aduan secara langsung. Dan Platform Bondowoso Satu Data yakni Ekosistem pengolahan data internal yang bersifat khusus. Platform ini berfungsi sebagai pusat data valid (single source of truth) yang digunakan oleh pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis dan berbasis data (data-driven policy).
Melalui pelaksanaan FGD ini, Diskominfo Kabupaten Bondowoso berharap dapat membangun sinergi dan kolaborasi yang jauh lebih erat antara birokrasi dan elemen masyarakat sipil.
Pendekatan sosio-teknologi yang diinisiasi ini diharapkan mampu menggeser paradigma lama. Transformasi digital di Kabupaten Bondowoso kini tidak lagi sekadar mengejar modernisasi perangkat keras dan lunak, melainkan juga berfokus pada pembentukan budaya keterbukaan informasi yang sehat, guna mendorong partisipasi aktif masyarakat demi menyukseskan pembangunan daerah yang berkelanjutan.