Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Menyikapi keresahan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG ukuran 3 kilogram (LPG bersubsidi) di tingkat pengecer dan toko kelontong dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bergerak cepat. Langkah konkret diambil melalui peninjauan lapangan / inspeksi mendadak berskala besar yang dilanjutkan dengan Rapat Kerja (Raker) strategis guna memastikan stabilitas pasokan dan harga di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Jajaran Pemkab Bondowoso, instansi terkait, serta Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso melakukan peninjauan langsung ke titik vital distribusi, yakni Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Grujugan.

Mewakili Bupati Bondowoso, Asisten 2 Sekretariat Pemkab Bondowoso, Drs. Abdurahman, M.M mengatakan, peninjauan ini bertujuan untuk memvalidasi data stok nasional yang masuk ke daerah serta melihat langsung proses pengisian tabung. Tidak berhenti di situ, rombongan juga menyisir sejumlah Pangkalan LPG untuk memantau kelancaran distribusi serta memastikan harga jual tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pihaknya ingin memastikan bahwa hambatan ini bukan terjadi karena kekurangan stok di level pusat, melainkan mencari tahu di mana letak sumbatan distribusinya. Hasil pantauan di SPBE Grujugan menunjukkan bahwa pasokan dari Pertamina sebenarnya berjalan normal dan mencukupi untuk kebutuhan reguler masyarakat Bondowoso.

Pasca sidak, Pemkab Bondowoso bersama Komisi II DPRD segera menggelar Rapat Kerja (Raker) intensif. Pertemuan ini menghadirkan para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi jangka pendek dan panjang.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai distribusi dari Pangkalan ke Pengecer agar tidak terjadi praktik penimbunan atau pengalihan stok ke sektor industri yang tidak berhak menggunakan LPG bersubsidi, dan meminta Pertamina dan agen untuk memastikan jadwal pengiriman ke pangkalan tidak mengalami keterlambatan, membentuk tim monitoring yang melibatkan Satpol PP dan Diskoperindag untuk memantau harga di tingkat toko kelontong, serta menghimbau masyarakat mampu dan pelaku usaha besar untuk tidak menggunakan LPG 3kg yang diperuntukkan bagi warga miskin dan usaha mikro.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa ketersediaan energi bagi masyarakat adalah prioritas utama. Pemkab berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga guna mengupayakan tambahan kuota (ekstra dropping) jika diperlukan, sebagai langkah mitigasi lonjakan permintaan.

Masyarakat tidak perlu melakukan panic buying. Stok di SPBE terpantau aman, bersama DPRD dan aparat penegak hukum akan terus mengawal jalur distribusi ini hingga kondisi di pasar benar-benar kembali normal dan stabil.