Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sinergitas kelembagaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso. Bupati Bondowoso, Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., didampingi oleh Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, S.E., M.M., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., hadir secara langsung dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Graha Paripurna, Gedung DPRD Bondowoso, Rabu, (11/11/2026).
Rapat Paripurna yang sangat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir. Agenda penting tersebut turut dihadiri oleh jajaran lengkap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Bondowoso, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bondowoso, serta segenap anggota legislatif dari berbagai fraksi DPRD Bondowoso.
Pelaksanaan sidang paripurna ini menjadi momentum penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah, di mana eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, di tengah dinamika dan tantangan fiskal daerah yang membutuhkan perhatian serius.
Berdasarkan dinamika pembahasan yang telah melalui proses panjang di tingkat komisi, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Rapat Paripurna kali ini memfokuskan perhatian pada dua agenda utama yang disetujui dan ditetapkan Bersama, yakni Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2027, Agenda ini memuat peta jalan (roadmap) regulasi dan produk hukum daerah yang akan dibahas sepanjang tahun 2027. Dari usulan awal, Bapemperda menetapkan 10 Raperda prioritas (setelah melalui rasionalisasi dari 15 usulan awal), dengan penekanan khusus agar target legislasi tahun ini dapat diselesaikan secara tuntas tanpa menyisakan tunggakan regulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Penetapan Propemperda ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki payung hukum yang kuat, terukur, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun provinsi.
Selain itu agenda Rapat Paripurna juga meliputi Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027
Pengesahan Raperda APBD TA 2027 merupakan tonggak krusial dalam menjamin kesinambungan roda pemerintahan dan pembangunan daerah di tahun depan. Berdasarkan laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh H. Kukuh Rahardjo, S.T., M.MT., struktur APBD Bondowoso 2027 dirancang dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,811 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,045 triliun. Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mencatat defisit sebesar Rp234,505 miliar yang direncanakan akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditargetkan nol.
Meskipun Raperda APBD dan Propemperda 2027 akhirnya disetujui untuk ditetapkan, sejumlah fraksi di DPRD Bondowoso menyampaikan catatan kritis, evaluasi tajam, serta rekomendasi strategis demi perbaikan kinerja pemerintahan ke depan, yakni Sorotan Postur Anggaran & Defisit Fiskal: Banggar dan fraksi-fraksi menekankan bahwa di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan defisit anggaran yang menyentuh angka Rp234,5 miliar, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cermat dan efisien. Anggaran harus difokuskan sepenuhnya pada program riil yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta menghindari kegiatan yang bersifat seremonial semata. 
Beberapa tuntutan yang disampaikan meliputi Keberpihakan pada "Wong Cilik" (PDI Perjuangan Melalui pandangan akhir yang disampaikan oleh Sofi Indriasari, S.T., Fraksi PDI Perjuangan menagih bukti nyata keberpihakan anggaran kepada masyarakat kecil. PDI Perjuangan mendesak perbaikan akurasi data kemiskinan berbasis desil, optimalisasi jaminan perlindungan sosial bagi buruh tani tembakau dan guru ngaji melalui BPJS Ketenagakerjaan bersumber DBHCHT, serta peningkatan mutu layanan kesehatan dan pendidikan.
Sedangkan Fraksi PKB, menyorot Agenda Strategis & Pengentasan Kemiskinan Ekstrem  termasuk terobosan pembebasan pajak bagi warga miskin ekstrem yang kini tinggal menunggu sinkronisasi kebijakan dari Bupati, serta alokasi program pro-rakyat seperti beasiswa sarjana. Untuk Fraksi Golkar, menyampaikan Reformasi Birokrasi, Meritokrasi, dan Tata Kelola ASN, yang secara tegas menyoroti perlunya perombakan dan penataan manajemen ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso. Pemerintah didorong untuk menerapkan sistem merit dan manajemen talenta secara konsisten, mengembalikan posisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ke bidang fungsionalnya, serta melakukan rotasi pejabat—khususnya pada posisi strategis yang telah dijabat lebih dari lima tahun guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Selain itu, Evaluasi Proyeksi Infrastruktur & RSUD, Terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp 60 miliar untuk penambahan gedung dan peralatan RSUD dr. H. Koesnadi, DPRD menekankan perlunya feasibility study (kajian kelayakan) yang transparan dan matang agar tidak membebani keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta diiringi perbaikan kualitas pelayanan manajemen rumah sakit secara menyeluruh.
Menanggapi berbagai catatan kritis, masukan konstruktif, serta persetujuan yang diberikan oleh DPRD, Bupati Bondowoso Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras pimpinan serta seluruh anggota DPRD Bondowoso. Pihak eksekutif berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan, evaluasi, dan rekomendasi dari Badan Anggaran maupun fraksi-fraksi sebagai pedoman penting dalam pelaksanaan program kerja tahun 2027.
Sinergi yang kokoh antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda, FORKOPIMDA, serta jajaran DPRD dan Kepala OPD diyakini mampu menjadi katalisator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas dari praktik maladministrasi, serta responsif terhadap aspirasi rakyat.
Melalui pengesahan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimis bahwa seluruh program prioritas terutama pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar sosial, penguatan ketahanan pangan, dan pemulihan ekonomi kerakyatan—dapat dieksekusi secara optimal demi tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Bondowoso yang bermartabat dan berdaya saing.