Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wisma Wakil Bupati Bondowoso pada Senin (14/9/2026). 
Evaluasi menyeluruh ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) tersebut berjalan aman, berkualitas, tepat sasaran, serta membawa dampak multiplier bagi perekonomian daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, S.E. Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, M.Fil.I., para Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah terkait, Kepala Bagian Perekonomian Setda, serta jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bondowoso.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa evaluasi ini melingkupi seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari kualitas menu, perizinan, hingga kesehatan lingkungan. Masukan masyarakat terkait variasi dan kelayakan makanan menjadi bahan pembenahan utama agar hidangan yang dibagikan benar-benar sesuai standar gizi dan disukai penerima manfaat.
Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud komitmen kita untuk memastikan makanan yang sampai ke anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita benar-benar aman serta layak konsumsi. Aspek legalitas, perizinan, hingga kesehatan lingkungan tidak boleh diabaikan.
Wabup juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran. Apabila terdapat peserta didik yang tidak memerlukan atau menolak bantuan MBG, Pemkab menyarankan adanya mekanisme pengalihan yang dinamis kepada kelompok masyarakat rentan lainnya. Selain itu, Pemkab terus memperjuangkan usulan perluasan jangkauan program untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Sementara itu, dari laporan teknis yang disampaikan Kepala SPPG BGN Bondowoso, Mochammad Hasan Bazri, terdapat 81 titik SPPG di Bondowoso, dengan 78 hingga 79 lokasi aktif beroperasi. Saat ini terdapat tiga SPPG yang tengah mengalami penghentian sementara (suspend)—yakni SPPG Tapen, Wonosari, dan Curahdami—guna penuntasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta perbaikan sarana fasilitas.
Terkait mekanisme penetapan sekolah penerima, BGN menjelaskan penggunaan sistem Surat Penetapan Sementara (SPS). Sekolah yang belum terakomodasi pada tahap awal dapat diajukan kembali pada gelombang penetapan berikutnya.
Menambahkan arahan Wakil Bupati, Sekda Bondowoso meniti poin-poin teknis strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh setiap dinas teknis. Mengingat MBG merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dalam mensukseskan PSN, Sekda meminta seluruh pihak melakukan mitigasi risiko sejak dini berdasarkan ikhtibar kejadian di daerah lain.
Sekda menggarisbawahi empat aspek prioritas, diantaranya Pemetaan Digital via Dashboard Kominfo, Dinas Kominfo diminta menyusun peta cakupan interaktif (spatial dashboard). Peta ini mencakup titik lokasi SPPG, radius sekolah penerima, hingga sebaran kelompok B3 (ibu menyusui, ibu hamil, dan balita). Pemetaan presisi ini krusial untuk memangkas jarak distribusi dan menghindari tumpang tindih wilayah kerja antar-SPPG.
Yang kedua yakni Pengelolaan Sampah dan Skema Zero Waste, Sekda menegaskan bahwa operasional 81 SPPG berpotensi menyumbang volume sampah harian. Oleh karena itu, pemilahan sampah organik dan anorganik wajib dilakukan sejak dari dapur SPPG. Sampah anorganik/plastik diarahkan ke bank sampah atau mitra daur ulang (seperti Sarka Space), sedangkan sampah organik dimanfaatkan untuk pupuk maupun budidaya maggot. Langkah ini penting agar SPPG tidak memicu sanksi pengelolaan lingkungan hidup.
Yang ketiga yakni Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penyelenggaraan MBG membuka ceruk penerimaan daerah yang sah melalui kepatuhan regulasi. Beberapa potensi PAD yang diinventarisasi antara lain retribusi uji laboratorium kebersihan makanan (wajib per 6 bulan), perizinan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), hingga retribusi penggunaan Air Bawah Tanah (ABT).
Dan, keempat, Penguatan Ekonomi Sirkular Desa dan Rantai Pasok Lokal, Fathur Rozi menyoroti pertumbuhan ekonomi Bondowoso yang mencapai 5,8% (YoY) pada triwulan III tahun 2026. Ia menegaskan, perputaran dana MBG yang bernilai besar wajib memberikan kontribusi nyata bagi petani dan UMKM lokal.
Filosfi program MBG adalah menciptakan ekonomi sirkular di tingkat desa, sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden untuk membangun dari bawah. Saya minta BGN memastikan seluruh bahan baku—seperti komoditas cabai, sayur-mayur, buah, hingga bahan olahan seperti roti—diserap langsung dari hasil pertanian dan pedagang Bondowoso, bukan dipasok dari luar daerah.
Melalui evaluasi berkala ini, Pemkab Bondowoso optimistis program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berhasil meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan angka stunting, tetapi juga menjadi mesin penggerak perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.