Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di pendopo Raden Bagus Assra Bondowoso, Senin, (30/03/2026). Agenda strategis ini menjadi wadah krusial dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel guna mewujudkan visi Bondowoso yang berkelanjutan.

Dr. Anisatul Hamidah, S.Ag., S.H., M.Si., M.Kn., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Musrenbang ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, diantaranya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pelaksanaan forum ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan mendasar daerah, menetapkan prioritas pembangunan, serta menyelaraskan program kerja kabupaten dengan prioritas Provinsi Jawa Timur.

Partisipasi Luas dan Serapan Aspirasi Masyarakat Kegiatan ini diikuti oleh total 415 peserta yang hadir baik secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring). Peserta terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bakorwil V Jember, Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Bondowoso, hingga perangkat daerah, camat, serta kepala desa dan lurah. Selain itu, keterlibatan aktif juga datang dari instansi vertikal, perbankan, akademisi, organisasi masyarakat, LSM, hingga organisasi wanita seperti TP PKK dan Dharma Wanita.

Dalam prosesnya, Musrenbang RKPD 2027 telah melalui rangkaian tahapan panjang yang dimulai sejak Januari 2026 melalui Musrenbang Desa/Kelurahan. Tercatat, sebanyak 689 usulan dijaring dari Musrenbang Kecamatan, dimana 249 usulan telah disepakati untuk ditindaklanjuti. Selain aspirasi kewilayahan, terdapat pula 979 usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang telah diinput melalui sistem SIPD RI. Seluruh usulan tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut terkait sumber pembiayaannya, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.

Langkah Strategis Menuju Penetapan 2027 setelah pelaksanaan Musrenbang hari ini, agenda akan dilanjutkan dengan Desk Pembahasan Usulan yang dijadwalkan pada 31 Maret 2026 di Ruang Rapat Ijen Raung. Proses ini merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Akhir RKPD yang nantinya akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2027 dapat ditetapkan secara resmi pada bulan Juni 2026 mendatang.

Dengan semangat "Bondowoso Berkah" dan nilai-nilai "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), pemerintah berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat menjawab tantangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sinergi kewilayahan juga diperkuat dengan kehadiran perwakilan dari Kabupaten Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim, Dr. Agung Subagyo, S.STP., M.Si, menekankan pentingnya kolaborasi dengan kabupaten sekitar untuk memastikan keberhasilan pembangunan regional.

Dr. Agung Subagyo, S.STP., M.Si, Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menambahkan dalam menjalankan pembangunan perlu adanya sinergi dengan kabupaten sekitar, untuk itu dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2027 ini juga dihadiri oleh Perwakilan dari Kabupaten Jember, Situbondo dan Banyuwangi.

Bupati Bondowoso, Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., menegaskan pentingnya penguatan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan berbasis pembangunan berkelanjutan.

Semangat momentum Idulfitri ini sebagai energi baru untuk bekerja lebih ikhlas dan lebih sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat. Pada akhirnya pengabdian sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah bagian dari ibadah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan arah pembangunan tahun 2026 dengan tema “Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan”. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang tangguh, unggul, dan berdaya saing global.

Capaian Positif Indikator Makro Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren ekonomi yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 tercatat mengalami percepatan hingga 5,32 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,87 persen. Peningkatan ini juga diikuti dengan perbaikan standar hidup masyarakat yang tecermin dari kenaikan PDRB ADHB per kapita yang mencapai Rp35,87 juta pada tahun 2025.

Selain itu, keberhasilan signifikan terlihat pada sektor pemerataan pendapatan. Indeks Gini Bondowoso berhasil turun dari 0,333 pada tahun 2024 menjadi 0,271 di tahun 2025, yang membawa kabupaten ini masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Tingkat pengangguran terbuka pun mengalami penurunan drastis sebesar 1,08 persen menjadi 2,55 persen pada tahun 2025.

Target dan Fokus Pembangunan 2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan beberapa target indikator makro pada tahun 2026, diantaranya Pertumbuhan Ekonomi Target pada kisaran 4,61% – 5,33%, Tingkat Kemiskinan Ditargetkan turun ke angka 11,36% – 11,73%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target sebesar 72,54, Penurunan Emisi GRK Sebesar 2,0% sebagai komitmen terhadap pembangunan rendah karbon.

Program Unggulan dan Inovasi Daerah Pemerintah telah menyiapkan serangkaian program unggulan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, antara lain Ekonomi Inklusif, Pengembangan hilirisasi produk lokal, pemberian pupuk gratis bagi petani tembakau dan UMKM, serta asuransi bagi petani rawan gagal panen (ASTANI), Infrastruktur, Program “Rantas” (Infrastruktur Jalan Tuntas) dan “Bondowoso Menyala” untuk memastikan konektivitas hingga ke wilayah perdesaan, SDM Unggul melalui Jaminan kesehatan gratis (Jamin Segar), beasiswa bagi 10.000 siswa, serta dukungan bagi perempuan mandiri dan tangguh (Permata), di sektor Pariwisata, Rebranding pariwisata melalui digitalisasi situs (Digisata) dan pengembangan kawasan Ijen Geopark, Komitmen Birokrasi dan Keuangan Dalam hal tata kelola, Kabupaten Bondowoso berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut hingga 2024. Pada tahun anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,83 Triliun, dengan fokus belanja diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimis bahwa melalui kolaborasi seluruh pihak dan pemanfaatan potensi lokal secara inovatif, kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat secara berkelanjutan.