Berita

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menegaskan komitmen kuatnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan langsung Bupati Bondowoso dalam tahapan presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 oleh Komisi Informasi, diikuti secara daring dari Pringgitan Pendopo Raden Bagus Assra, Kabupaten Bondowoso, pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparan tersebut, Bupati Bondowoso selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) didampingi langsung oleh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso selaku pengampu utama layanan PPID, yakni Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Komunikasi, serta Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika). 
Dalam paparannya, Bupati Bondowoso membedah secara komprehensif strategi penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Bondowoso yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2017. Pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik dijalankan melalui pengelolaan portal resmi pemkab  Bondowos yang secara rutin menyajikan informasi berkala, informasi serta-merta, hingga informasi tersedia setiap saat—mulai dari produk hukum daerah, dokumen perencanaan, laporan keuangan yang telah diaudit, hingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 
Sebagai terobosan unggulan di era transformasi digital, Pemkab Bondowoso turut memperkenalkan inovasi aplikasi Bondowoso Berkah yang dapat diakses melalui laman berkah.bondowosokab.go.id maupun perangkat Android. Platform ini hadir sebagai pusat integrasi dan penyebarluasan informasi publik sekaligus sarana promosi daerah yang memadukan data pemerintahan, layanan publik, potensi pariwisata, budaya, hingga produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi yang akurat dan tervalidasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga dapat berpartisipasi langsung mempromosikan produk-produk lokal unggulan mereka. Dengan fitur dan layanan informasi dari pariwisata, kuliner, perijinan sampai sarana pengaduan KANDA (Kami Melayani Anda Mengawasi).

Ini sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengusung azas cepat, tepat, akurat, efisien dan kemudahan akses beserta komunikasi dua arah berupa kontribusi, saran dan pengaduan.

Komitmen keterbukaan informasi ini juga diperkuat dengan perluasan jangkauan layanan hingga ke tingkat pemerintahan terbawah. Sejak Agustus 2026, Pemkab Bondowoso telah membentuk dan melakukan pembinaan PPID Desa di tiga desa percontohan, yakni Desa Suco Lor, Desa Gebang, dan Desa Kalisat.
Melalui sinergi antara Bupati sebagai Pembina PPID, Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID, Diskominfo sebagai PPID Utama, serta seluruh perangkat daerah sebagai PPID Pelaksana, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya meraih hasil optimal dalam ajang Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, tetapi juga mampu mendorong pengawasan publik yang konstruktif serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya tarik Kabupaten Bondowoso secara luas.