Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar entry meeting pemeriksaan terinci atas kinerja tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Koesnadi, sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas tata kelola serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Pringgitan Pendopo Raden Bagus Assra, Kamis (22/10/2026)
Bupati Bondowoso Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., hadir dalam kegiatan tersebut bersama Asisten I Sekretariat Daerah, Direktur RSUD dr. H. Koesnadi, Sekretaris Dinas Kesehatan, serta tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan bagian dari kemitraan strategis antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ia berharap pemeriksaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan rumah sakit sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bupati mengucapkan selamat datang kembali kepada tim BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Kami menerima dan memahami berbagai catatan dari pemeriksaan pendahuluan untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan pedoman perbaikan.
Bupati menegaskan, sejumlah catatan hasil pemeriksaan pendahuluan perlu mendapat perhatian serius, meliputi tata kelola keuangan, pelayanan medik, operasional, pendidikan dan penelitian, serta rendahnya hasil usaha untuk mendukung operasional rumah sakit.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut tidak semata-mata menjadi bahan evaluasi administratif, tetapi juga harus ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur agar pengelolaan rumah sakit semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
Sinergi antara pemerintah daerah, RSUD, dan BPK sangat penting untuk mewujudkan rumah sakit yang memiliki tata kelola baik serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.
Bupati juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kinerja berlangsung beriringan dengan agenda akreditasi RSUD dr. H. Koesnadi yang dijadwalkan pada 18–22 Oktober 2026. Ia berharap kedua agenda tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan kelancaran pelayanan rumah sakit.
Pihaknya meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran RSUD terkait memberikan dukungan serta membuka akses informasi yang diperlukan tim pemeriksa sesuai ketentuan, sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung lancar dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Nurul Habibah, menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Pemeriksaan tersebut berfokus pada kinerja tata kelola rumah sakit dalam mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan tahun 2025 hingga semester I tahun 2026 di RSUD dr. H. Koesnadi.
Pihaknya menyampaikan bahwa pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 30 hari kalender, mulai 21 Oktober hingga 19 November 2026. Pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta BPK.
Nurul Habibah menjelaskan, pemeriksaan kinerja berbeda dengan pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan kinerja diarahkan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan.
Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja tata kelola rumah sakit, sekaligus menghasilkan rekomendasi atas aspek-aspek yang masih memerlukan pembenahan.
Melalui pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap evaluasi dan rekomendasi BPK RI dapat menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola RSUD dr. H. Koesnadi secara berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas pengelolaan rumah sakit dapat berjalan seiring dengan upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.