bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Bupati Bondowoso Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., melantik dan mengambil sumpah 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan administrasi, dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Pelantikan berlangsung di Pendopo Raden Bagus Assra, Kamis (19/11/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan dan penyegaran organisasi birokrasi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, serta mendorong kualitas pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya empat pejabat eselon II, yakni Drs. Sigit Purnomo, M.M., sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda; Dra. Nunung Setianingsih, M.M., sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Gede Budiawan, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; serta Eko Pribadi, S.T., M.Si., sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Selain itu, pelantikan juga mencakup pejabat Camat Sukosari dan Lurah Tenggarang serta sejumlah jabatan administrasi dan pengawas lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Bondowoso H. Achmad Dhafir, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil'i, para kepala perangkat daerah, kepala bagian Setda, serta camat se-Kabupaten Bondowoso.
Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi merupakan hal yang lumrah dalam dinamika birokrasi, sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas organisasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Pihaknya mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, serta orientasi pada kepentingan masyarakat.
“Jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan ruang pengabdian. Segera beradaptasi, pahami tugas dan tunjukkan hasil kerja nyata. Saudara adalah penggerak utama birokrasi dan pelayanan publik untuk mewujudkan Bondowoso Berkah yang berkualitas, akseleratif, dan holistik.”
Bupati juga menyampaikan lima pesan penting kepada para pejabat yang baru dilantik. Pertama, menjaga integritas dengan tidak menyalahgunakan jabatan, serta tetap jujur dan rendah hati. Kedua, meningkatkan kinerja melalui target yang jelas, inisiatif dan kreativitas. Ketiga, membangun kerja sama dan memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah.
Keempat, menghadirkan pelayanan publik yang cepat, ramah dan solutif. Kelima, terus belajar dan beradaptasi, terutama menghadapi perkembangan teknologi, digitalisasi serta perubahan tuntutan masyarakat.
Menurut beliau, setiap pejabat harus mampu menempatkan diri sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Bagi yang mendapat promosi, jangan jumawa. Bagi yang mutasi, jangan berkecil hati. Ukuran keberhasilan bukanlah bagaimana kita ditempatkan, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk masyarakat.”
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso H. Achmad Dhafir mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah sekaligus bentuk pengabdian yang harus dijalankan dengan kesungguhan. Ia mendorong para pejabat, khususnya pimpinan perangkat daerah, agar tidak hanya berorientasi pada capaian administratif dan penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan dampak program terhadap masyarakat.
Di tengah kondisi efisiensi anggaran, setiap program perlu dirancang secara cermat, terukur dan memiliki manfaat yang jelas, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
Yang terpenting bukan hanya output, bagaimana program dilaksanakan, dianggarkan dan dipertanggungjawabkan, tetapi outcome-nya. Program harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pihaknya menilai pergantian dan penataan jabatan tidak harus dipandang sebagai hambatan terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat menjadi kesempatan memperkuat organisasi sekaligus menyiapkan pelaksanaan program pembangunan pada periode berikutnya.
Sekretaris Daerah Bondowoso Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil'i, menjelaskan bahwa penataan jabatan, termasuk penempatan pejabat pada posisi strategis, telah mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihaknya menyebut pengisian jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan membutuhkan pertimbangan pengalaman serta kapasitas koordinasi, mengingat posisi tersebut memiliki peran mengoordinasikan sejumlah perangkat daerah. Proses konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) turut menjadi bagian dari pertimbangan penataan jabatan.
Penataan birokrasi ini diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, meningkatkan profesionalisme ASN, serta memastikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan lebih efektif, terarah dan berkelanjutan dalam mewujudkan Bondowoso Berkah.
Tulis Komentar