bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar kegiatan Sosialisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Tahun 2026 pada Selasa (16/11/2026).
Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Prajekan dan diikuti oleh para pemangku kepentingan pemerintahan desa dari empat wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Klabang, Botolinggo, Cermee.
Acara dibuka resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pimpinan instansi terkait sebagai bentuk komitmen kolektif dalam mengawal akuntabilitas dana desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Bupati Bondowoso, Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, S.E., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Dr. David Palapa, S.H., M.H., C.S.S.i., perwakilan Kepolisian Resort (Polres) Bondowoso.
Dalam sesi pemaparan materi pertama, Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, S.E., M.M., menyampaikan materi bertajuk "Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat".
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa dana desa merupakan instrumen vital untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif, serta tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Selanjutnya, penguatan dari sisi legislatif disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, S.H., M.H., dengan materi "Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Desa". Pihaknya menyoroti pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan kebijakan anggaran daerah agar program-program prioritas berjalan selaras dan terhindar dari tumpang tindih maupun penyalahgunaan wewenang.
Aspek penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sorotan utama pada sesi berikutnya. Mewakili Kepala Kepolisian Resort Bondowoso, Kanit Tipikor Polres Bondowoso, Ipda Yudhi Kurniawan, S.Pd., M.H., memaparkan materi mengenai "Peran Kepolisian dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan Desa". Pemaparan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai batasan-batasan hukum, potensi celah pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa, serta ketegasan aparat kepolisian dalam menindak segala bentuk penyelewengan anggaran negara.
Melengkapi perspektif penegakan hukum yang bersifat preventif, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Dr. David Palapa, S.H., M.H., C.S.S.i., membawakan materi inti mengenai "Penguatan Kepatuhan Hukum dan Pencegahan Penyimpangan Dana Desa melalui Jaga Desa". Melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan Negeri Bondowoso hadir untuk memberikan pendampingan, pengawalan, dan edukasi hukum kepada perangkat desa. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir ketidaktahuan aturan (maladministrasi) yang kerap berujung pada persoalan hukum, sehingga para kepala desa dan perangkatnya dapat bekerja dengan tenang dan percaya diri dalam mengeksekusi program pembangunan.
Sebagai penutup rangkaian pembekalan pada sesi siang hari, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso menyampaikan materi mengenai "Penguatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa". Sesi ini menggarisbawahi pentingnya tertib administrasi, ketepatan waktu pelaporan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.
Melalui penyelenggaraan Sosialisasi Jaga Desa Tahun 2026 ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso berharap seluruh aparatur pemerintah desa di Kecamatan Bondowoso, Tenggarang, Wonosari, dan Tapen memiliki pemahaman regulasi yang utuh dan seragam. Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kejaksaan, dan Kepolisian ini menjadi bukti nyata bahwa pengawalan dana desa di Kabupaten Bondowoso dilakukan secara terpadu demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Tulis Komentar