Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi PAD Triwulan I Tahun 2026 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun anggaran. di Ruang Sabha Bina Praja Sekretariat Pemkab Bondowoso, Kamis, (02/04/2026).
Hadir dalam rapat tersebut Asisten II Administrasi Umum Sekretariat Daerah, jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), UPT PPD Jawa Timur di Bondowoso, Bank Jatim, serta seluruh pimpinan perangkat daerah penghasil di lingkungan Pemkab Bondowoso.
Hingga akhir Triwulan I tahun 2026, realisasi PAD Kabupaten Bondowoso tercatat mencapai 15,82 persen atau sebesar Rp52,67 miliar dari target total Rp333,02 miliar. Meski menunjukkan progres, capaian ini masih berada di bawah benchmark ideal triwulan pertama sebesar 20 persen.
Kepala Bapenda Kabupaten Bondowoso, Slamet Yantoko, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua tantangan besar yang dihadapi, yakni potensi yang belum tergali secara optimal serta eksekusi yang belum maksimal. Beberapa sektor yang menjadi perhatian khusus antara lain PBB-P2, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor-sektor strategis, serta retribusi perizinan tertentu.
Pencapaian PAD adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah penghasil. Kami akan fokus pada strategi optimalisasi pemungutan berbasis data, percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta penguatan pengawasan dan penagihan.
Dua Pendekatan Utama: Optimalisasi dan Inovasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I, dalam arahannya menekankan pentingnya transformasi total dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ia menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan dua pendekatan utama yakni, optimalisasi potensi yang ada dan inovasi di tengah keterbatasan.
Potensi Bondowoso masih besar namun belum sepenuhnya terpetakan dengan baik. Oleh karena itu, penguatan pemetaan berbasis data dan peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah harga mati. Digitalisasi menjadi kunci agar sistem pemungutan lebih transparan, efisien, dan terintegrasi secara.
Sebagai langkah konkret, Sekda mendorong setiap perangkat daerah penghasil untuk berkompetisi menghadirkan terobosan layanan berbasis digital. Upaya ini akan didukung penuh oleh Bank Jatim guna memperkuat ekosistem pembayaran non-tunai. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan evaluasi berkala setiap triwulan untuk memantau efektivitas setiap inovasi yang dijalankan.
Dengan langkah percepatan yang diambil sejak awal tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis tren pendapatan akan terus meningkat. Penguatan kemandirian fiskal melalui pencapaian target PAD diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan sepanjang tahun 2026.