Pj. Bupati Bondowoso, Muhamad Hadi Wawan Guntoro, S.STP.,M.Si.,CIPA, menjalani evaluasi kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di gedung Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis,(23/01/25). Dalam evaluasi ini, berbagai isu strategis dan capaian pembangunan daerah menjadi fokus pembahasan, termasuk penanganan inflasi, optimalisasi sektor pertanian, penguatan sistem kesehatan, hingga alokasi anggaran yang transparan dan akuntabel, sebagai bentuk komitmen sekaligus menjadi strategi dalam pembangunan daerah. Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, Pj. Bupati Bondowoso memaparkan penerapan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Meski inflasi menjadi tantangan, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, memperkuat distribusi perdagangan, dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali melalui operasi pasar dan monitoring ketat.
Di sektor Pertanian, alih fungsi lahan pertanian merupakan isu krusial yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan fungsi lahan produktif menjadi non-produktif berpotensi mengurangi produksi pangan lokal, meningkatkan harga pangan, dan mengancam mata pencaharian petani. Pj. Bupati perlu mengambil langkah tegas untuk mencegah laju alih fungsi lahan dan menjaga keasrian lingkungan, untuk itu, Pj. Bupati Bondowoso merumuskan empat langkah strategis, diantaranya pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan produktivitas lahan yang ada, pengembangan teknologi pertanian modern, dan penguatan program pemberdayaan petani lokal. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan Bondowoso dengan memanfaatkan lahan secara optimal.
Sedangkan di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menindaklanjuti berbagai persoalan kesehatan, termasuk pencegahan stunting. Dengan fokus pada 8 area intervensi strategis MCP KPK, intervensi dilakukan melalui peningkatan kualitas gizi, edukasi masyarakat, dan pengawasan ketat di tingkat desa. Untuk sektor keuangan, dalam evaluasi sebelumnya, ditekankan pada transparansi alokasi anggaran, termasuk untuk kebutuhan pemilu 2024.
Penyelenggaraan birokrasi juga tidak luput dari evaluasi, penyelenggaraan birokrasi yang sederhana, dan efisien, terus dilakukan melalui digitalisasi layanan publik dan penguatan kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Pj Bupati Bondowoso juga memaparkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan, seperti pengembangan pariwisata lokal, peningkatan investasi daerah, dan pengelolaan lingkungan berbasis keberlanjutan. Strategi-strategi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Evaluasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada tata kelola yang baik. Pj Bupati Bondowoso menegaskan bahwa sinergi dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Tulis Komentar