Memasuki hari keempat Retreat Kepala Daerah, Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, M.Ag, mengikuti serangkaian materi yang diisi oleh 42 menteri yang ikut memberikan pembekalan kepada para kepala daerah selama kegiatan retreat, yang akan secara bergantian menjelaskan Program Asta Cita yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada para Kepala Daerah, Senin, (24/02/2025). 42 menteri akan bicara soal Asta Cita, diturunkan lagi, bukan hanya makan bergizi, namun juga soal ketahanan pangan, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan lainnya,
Pada hari keempat, lima menteri dan tiga pimpinan lembaga pemerintahan akan menjadi pengisi materi. Materi pertama akan diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Kemudian, disusul oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini. Mereka akan mengisi materi dari pukul 09.00 hingga jam makan siang. Selanjutnya, sesi akan dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.
Sesi kedua Menko ini dimulai pukul 13.00-15.00 WIB. Paparan berikutnya akan diisi oleh dua pimpinan lembaga pemerintahan, yakni Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Mereka akan melanjutkan sesi setelah kedua Menko dan akan berakhir pukul 17.30 WIB. Setelah itu, akan dilanjutkan kembali setelah makan siang dengan paparan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Pemaparan ini akan berakhir pukul 21.00 WIB, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab para peserta retret. Retret ini akan digelar selama 8 hari, terhitung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Beragam materi akan ditanamkan, mulai dari pemahaman program prioritas pemerintah, geopolitik, anti korupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Tulis Komentar