Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Bupati Bondowoso, H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag, didampingi Sekretaris Daerah, Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I, menghadiri secara langsung Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso pada Selasa (11/11/2025).

Agenda utama rapat yang digelar di Ruang Graha Paripurna, Gedung DPRD Bondowoso tersebut, adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ijen Tirta.

Selain dihadiri Bupati dan Sekda Rapat Parripurna ini juga dihadiri unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Bondowoso, serta turut dihadiri oleh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para Camat se-Kabupaten Bondowoso.

Dalam sesi penyampaian Pandangan Umum, masing-masing fraksi menyoroti dan memberikan penekanan terhadap berbagai aspek krusial terkait kebijakan anggaran daerah dan tata kelola perusahaan air minum.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengambil langkah strategis untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Selain itu, FPPP juga menekankan pentingnya profesionalisme pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ijen Tirta pasca-transformasi statusnya, guna memastikan pelayanan air bersih yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) secara tegas menyoroti perlunya efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD 2026. FPKB meminta agar alokasi dana diprioritaskan pada program yang benar-benar memberikan dampak nyata dan kesejahteraan bagi rakyat. Fraksi ini juga memberikan perhatian khusus pada transformasi PDAM Ijen Tirta, mendorong agar perubahan status tersebut diiringi dengan peningkatan kinerja dan pelayanan yang signifikan.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan dukungan penuhnya kepada Pemkab Bondowoso dalam upaya merealisasikan visi Bondowoso Berkah, Maju dan Berdaya Saing. Fraksi Golkar berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah dicanangkan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menekankan pada pentingnya keberpihakan anggaran untuk sektor-sektor strategis dan masyarakat kurang mampu. FPDIP juga menuntut penguatan PAD sebagai tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Secara spesifik, fraksi ini menyoroti dan mendorong implementasi kebijakan yang mendukung kebudayaan lokal, menjadikannya bagian integral dari pembangunan daerah