Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bondowoso, bersama tokoh masyarakat wilayah Ijen, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas tindak lanjut penyelesaian persoalan lahan di Ijen, kemarin di Aula Kejaksaan Negeri Bondowoso, Rabu, (15/10/2025). Rakor ini menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut paling lambat Senin, 20 Oktober mendatang.

Rapat ini dihadiri oleh Anggota Komisi VI DPR RI M. Nashim Khan, Bupati Bondowoso H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i, S.E., jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., ADM Perhutani, Plt Kepala Bakesbangpol, Camat Ijen, Manajer PTPN I, Kepala BPN Bondowoso, serta para kepala desa dan tokoh masyarakat dari wilayah Ijen..

Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa hasil rakor menghasilkan satu kesepakatan krusial. Forkopimda bersama pihak terkait berkomitmen menuntaskan persoalan lahan di Ijen dalam kurun waktu lima hari ke depan.

Masyarakat Ijen akan diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan PTPN dalam menanam kopi, dengan sistem kemitraan yang saat ini sedang disusun bersama," ujar Bupati Abdul Hamid Wahid. Pola kerja sama ini, lanjutnya, akan meniru model kolaborasi antara Perhutani dan masyarakat, yang dinilai berhasil memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam.

Bupati juga menegaskan bahwa hingga kesepakatan teknis ditetapkan, baik masyarakat maupun PTPN diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas di lapangan.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI M. Nashim Khan menyatakan dukungannya penuh terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Menurutnya, PTPN sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) harus menjalin kerja sama langsung dengan masyarakat lokal, tanpa melibatkan pihak luar. Hal ini penting agar pemberdayaan ekonomi benar-benar dirasakan oleh warga Ijen, tegas Nashim Khan.

Nashim Khan menambahkan, pihaknya bersama Forkopimda akan terus memantau perkembangan kesepakatan ini, sembari memastikan PTPN sebagai mitra Komisi VI DPR RI menjalankan koordinasi dan implementasi sesuai dengan komitmen bersama yang telah dibuat.