Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengambil langkah tegas dalam merespons tantangan sektor kesehatan dan pembangunan manusia. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I, memimpin langsung rapat koordinasi Pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang bertempat di Ruang Sabha Bina Praja, Jumat (19/12/2025).

Kegiatan ini merupakan momentum krusial mengingat capaian Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bondowoso saat ini masih menempati posisi terendah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdampak langsung pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah yang masih memerlukan akselerasi signifikan.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa persoalan AKI dan AKB bukan semata-mata menjadi beban kerja Dinas Kesehatan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

Jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita rendah, maka pembangunan daerah belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya. Angka kematian ibu dan bayi adalah indikator sensitif yang menopang angka harapan hidup kita. Fakta bahwa kita masih berada di posisi bawah Jawa Timur harus menjadi cambuk dan bahan evaluasi mendalam bagi kita semua.

Penyusunan Perbup ini diproyeksikan menjadi payung hukum sekaligus komitmen formal agar setiap sektor, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, memiliki peran aktif dan terukur dalam memberikan perlindungan terhadap ibu hamil dan bayi baru lahir.

Berdasarkan laporan yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Bondowoso, dr. Titik Ernaerawati, data menunjukkan urgensi penanganan yang luar biasa. Saat ini, angka kematian ibu di Bondowoso menempati peringkat ke-6 terbanyak di Jawa Timur, sementara angka kematian bayi berada di urutan ke-8 tertinggi se-provinsi.

Salah satu kendala pelik yang ditemukan di lapangan adalah fenomena "kehamilan yang disembunyikan". Kurangnya keterbukaan informasi dari keluarga atau calon ibu menyebabkan intervensi medis seringkali terlambat dilakukan, terutama pada kehamilan berisiko tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan penurunan AKI dan AKB secara maksimal melalui implementasi Perbup ini. Fokus utama ke depan, meliputi Penguatan Deteksi Dini: Memastikan tidak ada lagi kehamilan yang tidak terpantau oleh tenaga kesehatan. Sinergi Lintas Sektor dengan Melibatkan peran camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat dalam sosialisasi kesehatan reproduksi. Optimalisasi Layanan, Memastikan fasilitas kesehatan siap menangani rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara cepat.

Pihaknya ingin Perbup ini nantinya tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen penyelamat nyawa. Kita harus memastikan setiap ibu di Bondowoso dapat melahirkan dengan selamat dan setiap bayi dapat tumbuh dengan sehat demi masa depan daerah yang lebih baik.