Berita

bondowosokab.go.id, BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengikuti peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh Bupati Bondowoso, H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag, Wakil Bupati, As'ad Yahya Syafi'i S.E, Wakil Ketua DPRD, Imam Khalid Andi Wijaya, S.T., Pj Sekretaris Daerah, Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, dan Kabag Setda Kabupaten Bondowoso, di ruang Sabha Bina Praja, rabu, (05/03/2025).

Dalam arahannya, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pencegahan korupsi sebagai prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. KPK menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengutamakan pencegahan melalui pendekatan sistem, regulasi, dan penghapusan peluang korupsi.

Korupsi sering terjadi bukan hanya karena lemahnya integritas individu, tetapi juga karena adanya kesempatan. Oleh karena itu, sistem dan regulasi harus diperkuat agar celah korupsi dapat diminimalkan.

KPK berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi pemberantasan korupsi daerah (RAKORDA), diseminasi pedoman MCP 2025, dan koordinasi pemantauan pencegahan korupsi di delapan area MCP. KPK juga membuka ruang konsultasi bagi kepala daerah yang ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan yang berisiko korupsi.

Peluncuran indikator MCP 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bondowoso, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Implementasi MCP yang efektif diharapkan dapat menekan potensi korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan bahwa evaluasi terhadap MCP terus dilakukan agar program ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Dalam peluncuran ini, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kembali menjadi sorotan. APIP dinilai memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan. Kemendagri dan KPK mendorong APIP untuk lebih berani dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta melaporkan intervensi dalam pengawasan kepada pimpinan KPK atau Kemendagri.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyambut baik peluncuran indikator MCP 2025 ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.