RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2005 – 2025

VISI

Visi Kabupaten Bondowoso yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 adalah “Mewujudkan Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Agribisnis Yang Maju, Religius, Adil dan Makmur”.

        Visi ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur; serta tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menitikberatkan pada agribisnis. Untuk mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang maju, adil dan makmur dilakukan melalui prioritas pembangunan bidang pertanian dengan tetap melaksanakan kehidupan bernuansa religius.

MISI

Misi dibangun bertujuan untuk mencapai visi yang diinginkan. Adapun misi Kabupaten Bondowoso tahun 2005 – 2025 yaitu :

  1. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan.
  2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan.
  3. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan.
  4. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal dan berakhlak mulia.
  5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
  6. Meningkatan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
  7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional dan unggul.

 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2014 – 2018

VISI

          Visi Kabupaten Bondowoso dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2018, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bondowoso Yang Beriman, Berdaya Dan Bermartabat”

  Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

  1. Terwujudnya; terkandung makna upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terwujudnya masyarakat Kabupaten Bondowoso yang beriman, berdaya dan bermartabat.
  2. Masyarakat Bondowoso; seluruh penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso.
  3. Beriman; adalah kondisi masyarakat Bondowoso yang secara khidmat dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu serta hubungan yang harmonis dan toleran antar umat beragama.
  4. Berdaya; kondisi masyarakat Bondowoso yang memiliki kemampuan baik tenaga maupun olah pikir untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya, serta memiliki keunggulan-keunggulan sehingga mampu untuk bersaing dalam segala bidang.
  5. Bermartabat; kondisi masyarakat Bondowoso yang memiliki derajat kehidupan yang tinggi dengan kata lain diharapkan tercipta masyarakat sejahtera (makmur, aman, tentram) yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Diharapkan dengan adanya visi tersebut akan terjadi sinergi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan pembangunan yang diharapkan.

MISI

 Guna mendukung dan merealisasikan visi yang telah dibuat, ditetapkan juga misi-misi Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

  1. Meningkatan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
  2. Meningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
  3. Meningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.
  4. Meningkatan kualitas tata kepemerintahan yang responsif, efisien, efektif dan akuntabel.
  5. Meningkatan kualitas demokrasi dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

          Program Pembangunan berdasarkan prioritas di Kabupaten Bondowoso yaitu :

  1. Pembangunan kualitas keagamaan.
  2. Pembangunan kualitas dan cakupan pendidikan.
  3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
  4. Pengentasan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi rakyat.
  5. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana wilayah.
  6. Pembangunan pertanian.
  7. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.
  8. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perwujudan supremasi hukum.
  9. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

          Prioritas pembangunan daerah tersebut mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Prioritas pembangunan nasional terdiri dari 11 (sebelas) prioritas utama dan 3 (tiga) prioritas lainnya. 11 (sebelas) prioritas terdiri dari :

  1. Reformasi birokrasi dan tata kelola,
  2. Pendidikan,
  3. Kesehatan,
  4. Penanggulangan kemiskinan,
  5. Ketahanan pangan,
  6. Infrastruktur,
  7. Iklim investasi dan iklim usaha,
  8. Energi,
  9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,
  10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik
  1. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi tekhnologi, serta

         3 (tiga) prioritas lainnya yaitu :

  1. Bidang politik, hukum, dan keamanan;
  2. Bidang perekonomian dan
  3. Bidang kesejahteraan rakyat.

          Sedangkan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur terdiri dari:

  1. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas layanan pendidikan terutama untuk masyarakat miskin
  2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin
  3. Perluasan lapangan kerja
  4. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan
  5. Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat
  6. Revitalisasi pertanian (pengembangan agroindustri dan agrobisnis)
  7. Pemberdayaan koperasi dan UMKM
  8. Peningkatan investasi, ekspor non migas, dan pariwisata
  9. Peningkatan daya saing industri manufaktur
  10. Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur
  11. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, perbaikan pengelolaan sumberdaya alam, dan penataan ruang
  12. Percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik
  13. Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial
  14. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan untuk terjaminnya kesetaraan gender
  15. Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga
  16. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia
  17. Peningkatan keamanan dan ketertiban serta penanggulangan kriminalitas
  18. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur ekonomi