MOU Pemkab KejaksaanBupati Bondowoso menghimbau agar SKPD di lingkungan Pemkab agar senantiasa berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso. Penyataan itu ditegaskan pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bondowoso dengan Kejari Bondowoso tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara di pendopo Kabupaten, Selasa (28/01/2015).

‎Konsultasi yang dilakukan guna mendapatkan legal opini (pendapat hukum) atau pendampingan ketika menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik ligitasi maupun non ligitasi.

Selaras dengan itu, kerjasama Pemkab dan Kejari dilakukan dengan tujuan agar aparatur Pemkab lebih memahami ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dengan adanya kerjasama yang baik ini, seluruh pegawai di lingkungan Pemkab dalam melaksanakan tugas tidak terjadi pelanggaran hukum,” tutur Bupati dihadapan Ketua DPRD Bondowoso, Kajari dan jajarannya, serta seluruh SKPD.

Secara teknis implementasi, lanjut Bupati, kesepakatan ini diharapkan bahwa apabila SKPD menghadapi permasalahan hukum‎ perdata dan TUN dapat ditindaklanjuti melalui Surat Kuasa Khusu (SKK) kepada Kejari sebagai pengacara negara.

Bupati mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kejari Bondowoso yang telah bersedia bekerjasama dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan TUN. “Harapannya, kesepakatan ini dapat memberikan kontribusi dalam membantu SKPD dalam melaksanakan tugas serta penegakan hukum,” tukasnya.(humas dan pde)

Berita Terkait