KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset : Dra. FARIDA, M.Si


Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Visi Dan Misi

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso merumuskan visinya sebagai berikut :

Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien,Transparan dan Akuntabel

Penjelasan Visi :

  1. Terwujudnya tata kelola PAD dimaksudkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai inovator dan pelopor yang bertanggung jawab menciptakan dan menggali sumber daya guna pencapaian hasil sesuai target jangka pendek dan jangka panjang organisasi dan sekaligus memberikan kontribusi dalam pembangunan;
  2. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah dimaksudkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai lembaga teknis pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi dan terintegrasi dengan semua SKPD kabupaten bondowoso dan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang  efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagri No 59 tahun 2008 dan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
  3. Terwujudnya tata kelola Aset daerah dimaksudkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset daerah dalam rangka meningkatkan kualitas data aset yang mendukung neraca daerah.
  4. Tertib dimaksudkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu dilakukan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Efektif dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan antara target capaian dan realisasi capaiannya selalu terpenuhi sebagaimana hasil (outcome) yang diinginkan.
  6. Efisien dimaksudkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan menggunakan prinsip dengan biaya/anggaran yang dikeluarkan relatif kecil berharap memperoleh hasil capaian lebih dari  yang diinginkan.
  7. Transparan dimaksudkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan dapat memberikan akses seluas-luasnya terhadap pihak manapun yang membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.
  8. Akuntabel dimaksudkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu berpedoman pada aspek legalitas, formalitas, dan akseptabilitas sehingga dalam setiap pelaksanaan pengelolaan anggaran  dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah.

Misi

Sedangkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut :

1.Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, agar dalam melakukan manajemen mampu mendukung tercapainya visi dan misi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat memuaskan masyarakat;

2.Mewujudkan penerimaan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan dalam arti:

-Dapat mewujudkan pencapaian hasil dan target yang progresif setiap kurun waktu tertentu;

-Dapat mewujudkan dan merealisasikan hasil sesuai tujuan pencapaian target PAD;

-Dapat mewujudkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan optimal dan terus menerus.

3.Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Bondowoso dapat memenuhi azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, tahun 2006.

4.Melaksanakan Konsolidasi data aset-aset daerah dengan pihak terkait, hal ini terkandung maksud untuk menjaga terpeliharanya data aset daerah baik berupa gedung dan bangunan, tanah, peralatan dan mesin serta kendaraan bermotor.

TUGAS POKOK

1.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  mempunyai tugas :

a.Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD

b.Mengendalikan Pelaksanaan APBD

c.Menyelenggarakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD

d.Menyelenggarakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD

e.Menyelenggarakan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD)

f.Menyelenggarakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah

g.Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah

h.Menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

i.Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

j.Menyelenggarakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Bupati

2.Sekretariat

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan yang diberikan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Bondowoso.

Bagian Sekertariat mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan;

b.pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan  keuangan;

c.Pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi;

d.Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan perawatan;

e.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset.

3.Bidang Pendapatan mempunyai tugas :

a.Melaksanakan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan daerah;

b.Melaksanakan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan pendapatan daerah;

c.Melaksanakan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah;

d.Melaksanakan perhitungan penetapan pajak dan pendapatan daerah lainnya;

e.Melaksanakan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;

f.Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pendapatan;

g.Melakukan administrasi/tata usaha penerimaan daerah;

h.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pendapatan mempunyai fungsi :

a.Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pencatatan obyek dan subyek pendapatan daerah;

b.Penyiapan penyelenggaraan perhitungan target pendapatan daerah;

c.Penyiapan penyelenggaraan pencatatan,penetapa, penagihan dan pengkajian pajak daerah dn pendapatan lainnya;

d.Penyiapan penyelenggaraan pembinaan teknis operasional pengawasan, koordinasi dan pengendalian kegiatan pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya.

4.Bidang Anggaran mempunyai tugas :

a.Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;

b.Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta pengendalian pelaksanaan APBD;

c. Melaksanakan penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

d.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran mempunyai fungsi :

a.Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD;

b.Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA-SKPD)/Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;

d.Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;

e.Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran.

5.Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

a.Melaksanakan anggaran kas;

b.Melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);

c.Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d.Melaksanakan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

e.Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk;

f.Melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan PBD;

g.Melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah;

h.Melaksanakan pengelolaan investasi daerah;

i.Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

j.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

k.Melaksanakan pengelolaan dan penagihan utang dan piutang daerah;

l.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

a.Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelakanaan APBD;

b.Penyiapan bahan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

c.Penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah;

d.Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

e.Penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

f.Penyiapan bahan pengelolaan utang piutang daerah;

g.Penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah.

6.Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengendalian kegiatan bidang akuntansi;

b.Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan bidang akuntansi SKPD;

c.Melaksnakan penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan daerah sebagai entitas pelaporan;

d.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi :

a.Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b.Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah secara periodek;

c.Penyiapan data dan informasi keuangan daerah;

d.Penyiapan pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah.

FUNGSI

  1. Perumusan kebijakan teknis pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah;
  4. Perencanaan penyusunan rancangan apbd dan perubahan apbd;
  5. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  6. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  7. Pengendalian, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  8. Perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah;
  9. Perumusan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  10. Perumusan penyajian informasi keuangan daerah;
  11. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi daerah;
  12. Perumusan pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
  13. Perumusan pengawasan pengelolaan investasi daerah;
  14. Perumusan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan apbd;
  15. Perumusan laporan data aset kabupaten bondowoso;
  16. Pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
  17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Leave A Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *